Kursus ini membahas hubungan antara korupsi dan konflik kepentingan, serta dampaknya terhadap tata kelola yang bersih. Peserta akan mempelajari prinsip-prinsip pengendalian konflik kepentingan, karakteristik, dan pengelolaan konflik kepentingan.

Korupsi tidak kenal gender. Siapapun bisa jadi pelaku ataupun korban. Namun, mata kuliah ini perlu dipelajari khusus dalam khazanah antikorupsi. Ingat, perempuan merupakan kalangan paling terdampak dari korupsi. Adapula ketidakadilan potretnya dalam media, dan peran pentingnya dalam mewujudkan perjuangan antikorupsi. Saatnya memperkaya perspektif kita tentang lika-liku kaum hawa menghadapi jerat korupsi di Indonesia.

Korupsi bukan kejahatan orang tua. Korupsi bisa terjadi setiap saat, segala tempat, dilakukan siapa saja, dari pemerintah pusat sampai organisasi sekolah, dari pejabat sampai pelajar. Jadi, penting untuk perangi sejak dini. Kuliah ini didesain untuk para siswa SMP - SMA, mengenalkan konsep dan nilai-nilai antikorupsi sebagai bekal tumbuh mengejar mimpinya – profesional, pengusaha, pemimpin, apapun asal bukan koruptor ~

Korupsi bukan problema orang kota semata, tak sekadar bikin porak poranda keuangan negara. Yang tak kalah rentan terdampak korupsi adalah masyarakat adat. Misalnya, korupsi sumber daya alam (hutan, tanah, air) yang mengancam sumber kehidupan mereka. Mari kenali bentuk korupsi yang merugikan masyarakat adat, pahami bahayanya, dan pelajari cara terbaik memberantasnya.

Korupsi jelas melanggar hukum. Pertanyaannya, bagaimana hukum di Indonesia melihat, lalu menindak koruptor?  Mata kuliah ini menguraikan penjelasan sistem hukum di Indonesia, terutama hukum pidana korupsi. Di antaranya, contoh kategori penggelapan, pencucian uang, gratifikasi, disertai sesi bedah kasus. Ini berguna untuk memahami batasan legal agar kita lebih awas ambil keputusan abu-abu, sehingga terhindar dari jerumus korupsi.

Indonesia mengaku negara demokrasi, tapi korupsi masih kisah sehari-hari. Padahal, katanya demokrasi adalah penawar untuk korupsi. Apakah itu cuma mitos? Atau ada syarat-syarat lain yang kudu dipenuhi? Mata kuliah ini mengajakmu diskusi keterkaitan antara demokrasi dan korupsi, termasuk apa bedanya pemberantasan korupsi di negara demokratis dan non-demokratis?

Ibarat penyakit, korupsi di negeri ini sudah masuk level kronis menjangkiti semua lapisan sosial. Kerumitannya secara sosial akhirnya tidak mudah diurai. Lewat mata kuliah ini, kamu diharapkan bisa mencerna persoalan korupsi dengan lebih baik dari perspektif sosiologi. Akan dijabarkan teori-teori sosiologi yang cocok untuk menganalisis fenomena korupsi. Dilengkapi juga cara mengukur tingkat korupsi dan perbandingannya dengan negara-negara lain.

Siapa bilang cuma individu yang suka korupsi? Perusahaan dan korporasi juga bisa jadi pelaku korupsi. 
Mata Kuliah ini menerangkan tentang korupsi yang menempatkan korporasi sebagai aktornya serta landasan hukum pemidanaan korporasi dan bentuk pidananya. Kamu juga akan diperkenalkan dengan konsep Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai salah satu pendekatan pencegahan korupsi di korporasi yang telah berlaku secara global.

Pernah dengar istilah OSINT? Ini bentuk metode investigasi atau penyelidikan yang mengandalkan sumber-sumber terbuka, bisa diakses siapa saja, seperti media sosial, forum online, basis data publik. Mata kuliah ini akan mengenalkanmu dengan ‘’jurus’’ itu. Kamu diajak mempelajari dasar-dasar membuat laporan penyelidikan OSINT, termasuk cara menelusuri database web, sampai tips berburu informasi di media sosial atau komunitas online.

Lama dibiarkan tertinggal, pemerintah sejak 2015 menggelontorkan dana desa hingga sebesar satu miliar rupiah untuk dikelola desa secara mandiri. Ini kabar baik untuk desa, tapi juga peluang besar penyelewengan. Mata kuliah ini mendiskusikan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, serta praktik manipulasi pengelolaan dana desa. Agar komprehensif, bakal dijelaskan juga analisis Undang-Undang Desa dan mekanisme pengawasan anggaran desa. 

Pengawasan Anggaran Publik adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran publik oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab.

Suap barangkali bentuk penyelewengan yang paling populer dalam penyelenggaraan pemerintah. Sampai-sampai, kadang kala diwajarkan atau dinormalisasi. Ada satu strategi yang patut diandalkan untuk mengantisipasi praktik suap, yakni menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Ini sistem yang memudahkan organisasi/lembaga dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan mematuhi peraturan terkait penyuapan.